DPRD Konsel Setujui RAPBD 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar rapat paripurna istimewah, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020. Senin, 9/12/2019.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Irham Kalenggo didampingi Wakil Ketua I, Armal dan Wakil Ketua II Senawan Silondae, dan dihadiri oleh Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga Wakil Bupati, Dr H Arsalim Arifin SE bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Kepala SKPD lingkup Pemkab Konsel.

Nadira, SH sebagai juru bicara yang diamanatkan oleh kedelapan fraksi DPRD Konsel menyampaikan apresiasi kepada bupati dan wakil bupati serta seluruh jajaran Pemkab Konsel yang telah menyusun rancangan RAPBD tahun 2020 yang telah sesuai dengan Permendagri No. 33 tahun 2019, yang mana tetap mengedepankan fungsi efektivitas serta efisiensi dengan memperhatikan prioritas anggaran.

Dengan begitu, lanjut Nadira, fraksi Golkar berpandangan bahwa, RAPBD tahun 2020 merupakan cerminan dalam pelaksanaan RPJMD bupati dan wakil bupati. Untuk itu, fraksi Golkar memberikan support penuh untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan dengan profesional, transparan dan akuntabel.

Namun, berkaitan dengan estimasi PAD tahun 2020 fraksi Golkar menilai OPD pengelola PAD kurang mempunyai semangat dan optimisme untuk meningkatkan PAD sebagaimana kita ketahui bahwa, banyak destinasi wisata lokal yang apabila dikemas secara profesional oleh OPD yang bersangkutan akan berdampak pada potensi PAD, namun OPD terkait justru melakukan kegiatan yang sifatnya bukan sebagai regulator malah sebagai kompetitor.

Sedangkan fraksi Gerindra, sambung Nadira, menyarankan kepada pemerintah daerah untuk memberi reward kepada OPD pengelola PAD yang pencapaiannya melampaui target dan memberi sanksi kepada OPD yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

“Fraksi Gerindra pula menitipkan pesan dan harapan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk terus meningkat pemerataan pembangunan dan infrastruktur pedesaan, serta sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat , peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dan juga peningkatan kesejahteraan petugas-petugas teknis kemanusiaan, seperti bidan, perawat, dokter umum, dokter spesialis serta guru-guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil,” imbuhnya.

Sementara itu, fraksi Bintang Kebangsaan, kata Nadira, menyoroti tentang penerimaan PAD dari kontribusi pasar yang kurang sesuai antara harapan dan kenyataan.

Fraksi Bintang Kebangsaan menyarankan kepada pemerintah daerah dan OPD terkait untuk melakukan uji petik di tiap-tiap pasar, agar penerimaan PAD dari sektor restribusi pasar dapat mendekati Rill.

“Fraksi PDIP menekankan, agar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk memprioritaskan pengembangan kawasan sektor perikanan secara profesional, dengan melakukan perhimpunan dan pelatihan-pelatihan. Dan dalam sektor perkebunan dengan upaya-upaya peningkatan hasil produksi maupun perluasan areal tanam, serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh pupuk baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi,” jelasnya.

Untuk fraksi Nasdem menyarankan, agar pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pedesaaan melalui ADD perlu adanya evaluasi dan pengawasan yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya dan menekankan bahwa, pokok-pokok fikiran DPRD yang telah sesuai dengan hasil Musrembang kabupaten hendaknya menjadi prioritas penyusunan RABPD tahun 2020 mengingat hal tersebut murni usulan masyarakat.

“Fraksi Demokrat memahami bahwa, pada tahun 2020 adalah tahun Pilkada dan Pilkades yang membutuhkan anggaran yang cukup siginifikan. Sehingga sangat mempengaruhi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Anggaran tahun 2020. Namun demikian fraksi demokrat berharap dalam pembahasan Rancangan APBD nantinya lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Fraksi Amanat Persatuan mengharapkan, agar OPD dapat mengefisienkan penggunaan anggaran dengan memperhatikan program kerja skala prioritas, dan menyarankan agar adanya penataan birokrasi yang baik dijajaran Pemkab Konsel, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,  kemudian dalam menjalankan program dapat bersinergi dengan pemangku jabatan, serta menanamkan Revolusi Mental pada perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya.

Fraksi Hanura Sejahtera menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar pada rancangan APBD 2020 untuk memprioritaskan peningkatan derajat kesehatan masyarakat hingga dipelosok pedesaan, kepedulian terhadap angkatan kerja di Kabupaten Konawe Selatan dapat diperhatikan, perlunya kehadiran pemerintah daerah membantu petani dalam hal pemasaran hasil-hasil perkebunan serta perikanan  sehingga masyarakat tidak lagi diombang-ambing dengan penetapan harga jual.

Mengakhiri pandangan umum fraksi-fraksi, Nadira menyampaikan bahwa, hendaknya pemerintah daerah memprogramkan dan menganggarkan kembali pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2019 yang telah disepakati dan masuk pada program Simral tahun 2019 yang tertunda realisasinya pada Rancangan APBD tahun 2020 secara rill, agar tercipta harmonisasi dalam koordinasi.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas Ridho Allah SWT kedelapan fraksi DPRD Konsel menyatakan setuju RAPBD 2020 Kabupaten Konawe Selatan untuk dibahas lebih lanjut,” tutup Ketua DPC PAN Konsel ini.

MAHIDIN